Syarat Yang Harus Dipenuhi Suami Untuk Menikah Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Nasional

x

       

Suami punya istri lebih dari satu, bolehkah dalam hukum nasional.?
Indonesia adalah Negara yang beragam, begitu juga dengan hukumnya. Termasuk dalam hubungan perdata pun, Indonesia mempunyai sumber-sumber atau referensi hukum yang berbeda. Dalam hukum eropa yang diturunkan belanda di indonesia yang lazimnya berbentuk kitab undang undang. Maka, dalam mengatur hubungan perkawinan, kitab undang undang hukum perdata ( KUHPer ) di Indonesia mensyaratkan bahwa suami wajib atau mutlak hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri dalam waktu yang bersamaan.  Berbeda dengan hukum islam yang memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.

Terlepas dari semua itu, tak ada salahnya kita melihat hukum nsional kita yang mengatur tentang perkawinan. Dalam UU nasional yang sudah

Read More

PENGERTIAN ASAS KONKORDANSI

Teman, tahukah kalian? 

Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia dikatakan lebih dari 350 tahun. Dan ditambah pennjajahan yang sangat keji oleh jepang setelah penjajahan Belanda. Meskipun kita tahu bahwasannya tidak ada penjajahan yang enak dan tidak keji.

Lamanya imperialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia meninggalkan jejak - jejak peninggalannya, khususnya dalam bidang hukum. Belanda yang berlandaskan code civil dari perancis dan kemudian code civil itu diberlakukan kembali di Indonesia. Sehingga sebenarnya Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh hukum prancis.

Peninggalan hukum Belanda yang ada di Indonesia diberlakukan sesuai dengan asas konkordansi. Apakah asas konkordansi itu? Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi / Indonesia. Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia. Sehingga jelas asas konkordansi adalah  satu asas pemberlakuannya hukum belanda pada masa itu kepada bangsa pribumi yaitu bangsa Indonesia.

Semoga Bermanfaat

Viva Justitia…

Baca juga Ilmu Hukum Lainnya tentang : Memahami Asas Legalitas Dalam Dunia Hukum, Keberlakukan Kitab Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), Sistematika Kitab Undang Hukum Perdata DI Indonesia, Memahami Persetujuan TRIPs bagi Negara Peserta ( Indonesia ), Memahami Konsep Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia, Perbedaan Hukum Perkawinan Hukum Perdata Dan Hukum Islam dan Tata Cara Pengajuan Poligami.

Read More

Pihak Yang Berhak Untuk Mencegah Perkawinan

x

Pengumunan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai catatan sipil, merupakan suatu yang urgen atau penting dilakukan. Karena akan memberikan peluang untuk seseorang untuk mecegah perkawinan yang seharusnya tidak boleh melakukan perkawinan. 

Lalu siapa saja yang boleh mencegah perkawinan.? Orang –orang / pihak-pihak itu adalah :

1.     Suami/ istri terdahulu ( mantan suami / istri )

Suami / istri terdahulu berhak untuk mencegah perkawinan dengan alasan mereka yang hendak menikah menikah itu, salah satu atau keduanya belum mencapai masa iddah yang ditentukan dalam kuhper. Yaitu selama 1 tahun atau bagi perempuan 300 hari setelah putusannya perkawinan di muka pengadilan. Masa iddah dalam KUHper ini sebenarnya saya buat sendiri, terinsipirasi oleh masa iddah dalam hukum islam, dan pada dasarnya sama seperti masa iddah pada hukum islam yang ada yaitu saat menunggu untuk tidak melakukan pernikahan lagi. Tetapi berbeda dengan hukum islam, dalam KUHP masa menunggu hanya melingkup tidak boleh menikah saja, sedangkan dalam hukum islam, masa menunggu atau masa iddah luas, tak hanya lingkup tidak boleh menikah aja, tetapi juga melingkup pemikiran utnuk melakukan rujuk kembali, yang dalam KUHPer hal tersebut tidak diperbolehkan karena sepasang suami istri tidak boleh menikah lagi setelah mereka dipuutus cerai.

2.     Yang kedua adalah bapak / ibu.

Bapak / ibu dapat menecgah perkawian tersebut karena hal hal di bawah ini :

a.     Sang anak belum dewasa dan tidak memperoleh izin kedua orang tuanya.

b.     Jika anak mereka yang telah dewasa, namun belum mencapai umur genap tiga puluh tahun, telah melalaikan meminta izin mereka dan, telah

Read More

Kewajiban Pemberitahuan Sebelum Diadakannya Perkawinan

x

Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kompeni atau negara Belanda yang sudah menjajah Indonesia pada saat dahulu  yang sudah menjajah Indonesia selama  350 tahun atau bahkan lebih,  sudah meninggalkan beberapa peninggalan berharga yatu salah satunya KUHPerd. KUHPer ini adalah sautu kitab Undang undang yang merupakan sistem hukum yang duluunya dipakai oleh negara belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Baca artikel tentang asas konkordansi disini.

Perkawinan yang merupakan hukum yang bersifat perdata / privat diatur dalam KUHPer didalam buku 1 tentang orang. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita mengadakan perkawinan. Atau bisa dibilang kewajiban kita yang mau mengadakan pernikahan / kawin. Yaitu :

Sebelum menikah atau meyelenggarakan pernikahan kita harus memberitahukan kepada pegawai capil atau catatatan sipil

Read More

ARTI PENTINGNYA HUKUM BAGI KEHIDUPAN BERMASyARAKAT

x

Masyarakat tanpa hukum, bagaikan sandal tanpa adanya kaki yang menggunakannya. Tidak berguna sama sekali. Padahal gunanya sandal adalah untuk melindungi dan digunakan oleh kaki. Begitulah apabila saya menyimpulkan bagaimana eratnya hubungan masyarakat dan hukum. Masyarakat yang merupakan kumpulan dari beberapa orang yang saling menjalani interkasi sosial, yang apabila terus dilanjutkan maka akan membentuk suatu sistem sosial. Hal inilah yang mendasari timbulnya hukum, sejatinya hukum adalah ilmu sosial yang timbul dari 

Read More